#sahabatdesa

Badan Permusyawaratan Desa Sungai Melawen menggelar Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bhabinkamtibmas, Babinsa, TP-PKK, Kader Posyandu, Kader KPM, PPL, PLD, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, perwakilan warga, dan unsur terkait lainnya. Pertemuan ini berfokus pada pembahasan langkah awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027, serta penyelarasan perencanaan pembangunan jangka menengah dan pagu anggaran yang tersedia.

Acara dibuka dengan penjelasan mengenai pentingnya perencanaan yang matang, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran, bermanfaat, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Dalam agenda utama, peserta musyawarah sepakat membentuk dua tim kunci yang akan bertugas sepanjang proses perencanaan, yaitu:

1. Tim Penyusun RKPDes 2027: Bertugas mengumpulkan data kebutuhan, merumuskan rancangan rencana kerja, menyusun dokumen perencanaan, dan menyelaraskan usulan warga dengan potensi serta masalah yang ada di desa.

​

2. Tim Verifikasi RKPDes 2027: Bertugas meneliti, menilai kelayakan, memverifikasi kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas pembangunan, serta memastikan dokumen yang disusun memenuhi standar administrasi dan teknis yang berlaku.

Selain pembentukan tim, peserta juga melakukan pencermatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Ke-8. Tahun kedelapan ini menjadi tahap akhir dari masa perencanaan jangka menengah desa, sehingga dilakukan peninjauan kembali untuk melihat pencapaian target, menyesuaikan prioritas yang belum tercapai, dan memastikan kesinambungan program hingga berakhirnya periode RPJMDes berjalan.

Poin penting lainnya adalah penyelarasan program dan kegiatan. Pemerintah desa menekankan agar seluruh usulan kegiatan tidak tumpang tindih, saling mendukung, dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Hal ini dilakukan agar dukungan dan pendampingan dari pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi dapat berjalan efektif.